Rembang, nurfmrembang.com – Kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan terus meningkat. Masyarakat saat ini datang ke Puskesmas tidak hanya saat sakit, tetapi juga untuk cek kesehatan atau deteksi dini.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang M Hanies Cholil Barro’ (Gus Hanies) saat membuka seminar nasional Tata Kelola BLUD pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Hotel Pollos Rembang, Selasa (20/2/2024).
Menurut Wabup Hanies perubahan sikap masyarakat ini harus disikapi oleh semua pemangku kebijakan. Sehingga setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.
“Pelayanan yang diberikan Puskesmas dan RSUD semakin baik. Saya harap ke depan tidak ada lagi orang yang nuwun sewu berkekurangan atau miskin ini tidak bisa berobat,” tegasnya.
Gus Wabup meyakini RSUD dr R Soetrasno Rembang dan Puskesmas dapat termotivasi dengan asupan pengetahuan dan diskusi pada seminar kali ini.
Direktur RSUD dr R Soetrasno Rembang, dr H Agus Setyo Hadipurwanto, menuturkan perkembangan pelayanan kesehatan, pelayanan rumah sakit sangat cepat. Tata kelola klinis dan tata kelola manajerial terus berkembang.
“Hal itu membuat rumah sakit harus responsif terhadap perubahan, termasuk perubahan regulasi kelembagaan rumah sakit daerah,” ucapnya.
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 yang menetapkan RSUD sebagai organisasi berbentuk khusus atau OBK di bawah Kementrian Kesehatan. RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, SDM dan barang milik daerah.
“Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OBK yang diatur dalam PP nomor 72 tahun 2019 pada seluruh jajaran rumah sakit dan stakeholder di Kabupaten Rembang,” pungkasnya.
Seminar nasional diikuti oleh seluruh kepala Puskesmas, camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan direktur rumah sakit kabupaten tetangga.
Bertindak sebagai narasumber, Staf Ahli Bidang Hukum Kementrian Kesehatan Dr Sundoyo. Sundoyo memaparkan materi tentang tata kelola rumah sakit pasca ditetapkannya UU Kesehatan. Narasumber lainnya, Kepala Subdit BLUD, Direktorat BUMD, BMD Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, R Wisnu Saputro dan Ketua Departemen Pembinaan PPK BLUD ARSADA Syahrudin Hamzah. (ABA/AI)
